PA Watampone

Website Resmi berakhiran .go.id

Website resmi lembaga peradilan bernaung di bawah Mahkamah Agung RI dan menggunakan domain resmi pemerintah .go.id.

Koneksi Aman HTTPS

Pastikan alamat website diawali protokol HTTPS dan terdapat ikon gembok aman (🔒) untuk melindungi privasi data Anda.

Waspada Penipuan & Gratifikasi

Pengadilan Agama Watampone tidak pernah meminta transfer biaya perkara ke rekening pribadi pegawai atau meminta data rahasia seperti PIN/OTP.

Pengadilan Agama Watampone
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE Kelas IA • Wilayah Hukum Bone
Warta Kilat
Selamat Datang di Portal Resmi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA • Pelayanan Peradilan Prima, Transparan, dan Berintegritas. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Buka Setiap Hari Kerja Pukul 08.30 - 15.00 WITA. Pendaftaran Perkara Secara Mandiri dan Online Melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. Selamat Datang di Portal Resmi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA • Pelayanan Peradilan Prima, Transparan, dan Berintegritas. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Buka Setiap Hari Kerja Pukul 08.30 - 15.00 WITA. Pendaftaran Perkara Secara Mandiri dan Online Melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.
Berita Terkini • Jumat, 24 Desember 2021, 19:47 WITA • Dilihat: 247 kali

Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2022

Penulis / Redaksi: Humas PA Watampone
Pengadaan Langsung  Penyedia Jasa  Layanan  Pos Bantuan Hukum  Pada Pengadilan Agama Watampone Tahun  Anggaran 2022
Perbesar Foto

Dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Watampone TA 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.309076/2022 tanggal 17 Nopember 2021, maka Pengadilan Agama Watampone membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) TA 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Kepala Biro Umum Mahkamah Agung selaku Kepala ULP Nomor 3/Bua.ULP/2/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan, dengan formasi dan persyaratan sebagai berikut:

 

Pengumuman  Penerimaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum - Download

 

 

Bagikan Berita Ini: